Desakan tersebut disampaikan FOMDA Kalbar melalui aksi yang digelar di ruas jalan menuju Bandara Internasional Supadio, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (3/9/2026).
Aksi itu digelar bertepatan dengan kedatangan Menteri Kehutanan ke Kalimantan Barat. FOMDA berharap kunjungan tersebut tidak berhenti pada agenda seremonial, tetapi menghasilkan langkah konkret untuk menangani karhutla.
Koordinator Pusat FOMDA Kalbar, Syarif Falmu, mengatakan persoalan karhutla di Kalbar membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Menurutnya, pemerintah daerah masih menghadapi sejumlah kendala dan keterbatasan dalam upaya penanggulangan.
"Jangan hanya menjadi kegiatan seremonial saja, tetapi harus membawa solusi bagi masyarakat Kalimantan Barat," kata Falmu.
Ia menilai dukungan pemerintah pusat diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara lebih maksimal. Terlebih, dampak kebakaran tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap aktivitas dan kondisi masyarakat.
FOMDA Kalbar juga mendorong pemerintah menetapkan karhutla di Kalimantan Barat sebagai bencana nasional. Menurut Falmu, status tersebut diharapkan dapat memperkuat dukungan sumber daya serta kebijakan dalam penanganan karhutla.
"Kami berharap status kebakaran hutan di Kalimantan Barat menjadi bencana nasional supaya kendala dan keterbatasan yang ada di Kalimantan Barat bisa diatasi," ujarnya.
FOMDA berharap pemerintah tidak menangani karhutla secara parsial. Mereka meminta persoalan tersebut ditangani secara terpadu dengan melibatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah.
Kedatangan Menteri Kehutanan ke Kalimantan Barat pun diharapkan menjadi momentum untuk melihat langsung kondisi karhutla di lapangan serta mendorong kebijakan yang lebih konkret dalam menangani kebakaran dan dampaknya bagi masyarakat. (rilis).
Diterbitkan oleh KalbarPos.com (Ya' Syahdan).
