MBG, Anggaran Pendidikan, dan Pentingnya Menata Prioritas Pembangunan SDM

Sebarkan:


Foto, KH. Zaenal Abidin Syuja’i (dok istimewa).

(Jakarta), KalbarPos.com- Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hadir dengan tujuan yang patut diapresiasi, yakni meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia sebagai bagian dari investasi sumber daya manusia. Tidak ada yang meragukan bahwa anak yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh, belajar, dan berkembang secara optimal.

Namun, sebuah kebijakan publik tidak cukup dinilai dari niat baiknya semata. Kebijakan harus diuji melalui ukuran efektivitas, efisiensi, serta dampaknya terhadap tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan. Dalam konteks itulah program MBG perlu ditempatkan secara proporsional dan kritis.

Di tengah keterbatasan kemampuan fiskal negara, setiap anggaran yang dikeluarkan pemerintah harus diarahkan pada sektor yang memberikan manfaat paling besar dan berkelanjutan. Karena itu, diskusi mengenai MBG seharusnya tidak berhenti pada aspek popularitas program, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: apakah alokasi anggaran yang sangat besar untuk MBG telah menjadi pilihan paling tepat dalam kerangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia?

Pendidikan sebagai Investasi Utama Bangsa

Konstitusi telah memberikan arah yang jelas mengenai pentingnya pendidikan. Pasal 31 UUD 1945 menegaskan kewajiban negara untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional serta mengalokasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD.

Amanat tersebut menunjukkan bahwa pendidikan ditempatkan sebagai instrumen utama untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan sarana membentuk karakter, memperkuat daya pikir kritis, menumbuhkan kreativitas, dan menyiapkan generasi yang mampu bersaing di tingkat global.

Ironisnya, hingga saat ini dunia pendidikan Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar. Kualitas pendidikan antarwilayah belum merata, kemampuan literasi dan numerasi siswa masih menjadi tantangan, sarana pendidikan di banyak daerah masih terbatas, sementara kesejahteraan dan pengembangan kompetensi guru masih memerlukan perhatian yang lebih serius.

Dalam situasi seperti itu, publik wajar mempertanyakan apakah pengalokasian anggaran dalam jumlah besar untuk MBG telah sejalan dengan kebutuhan paling mendesak dalam pembangunan manusia Indonesia.

Gizi Penting, Tetapi Tidak Cukup

Tidak dapat dipungkiri bahwa gizi memiliki hubungan erat dengan kemampuan belajar anak. Anak yang mengalami kekurangan gizi tentu akan menghadapi hambatan dalam proses pendidikan. Namun demikian, kualitas sumber daya manusia tidak ditentukan oleh faktor gizi semata.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa kemajuan suatu bangsa lebih banyak ditentukan oleh kualitas sistem pendidikan, budaya belajar, penguatan riset dan inovasi, serta kualitas tenaga pendidiknya. Gizi merupakan faktor pendukung yang penting, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pembangunan manusia.

Karena itu, pembangunan sumber daya manusia seharusnya dilakukan secara seimbang. Negara perlu memastikan kebutuhan fisik anak terpenuhi, sekaligus menjamin kualitas pendidikan yang mampu mengembangkan kapasitas intelektual dan karakter mereka. Keseimbangan inilah yang menjadi kunci keberhasilan pembangunan jangka panjang.

Risiko Salah Menentukan Prioritas

Dalam sejarah pembangunan banyak negara, kesalahan dalam menentukan prioritas sering menimbulkan biaya sosial dan ekonomi yang sangat besar. Program yang menarik perhatian publik dan memberikan dampak jangka pendek belum tentu menjadi investasi terbaik bagi masa depan bangsa.

Indonesia saat ini menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, persaingan ekonomi internasional, serta perubahan geopolitik menuntut hadirnya sumber daya manusia yang adaptif, inovatif, dan memiliki kemampuan berpikir kritis.

Tantangan tersebut tidak akan dapat dijawab hanya melalui pemenuhan kebutuhan gizi. Indonesia membutuhkan transformasi pendidikan yang lebih serius, mulai dari peningkatan kualitas guru, penguatan literasi dan numerasi, modernisasi sarana pendidikan, hingga pengembangan budaya riset dan inovasi.

Jika perhatian dan ruang fiskal negara terlalu terserap pada program yang berorientasi jangka pendek, sementara investasi pendidikan tidak memperoleh penguatan yang memadai, maka Indonesia berisiko kehilangan momentum untuk menyiapkan generasi unggul di masa depan.

Pentingnya Tata Kelola yang Akuntabel

Selain persoalan prioritas anggaran, aspek tata kelola juga menjadi perhatian penting. Semakin besar anggaran yang dialokasikan, semakin besar pula risiko penyimpangan apabila sistem pengawasan tidak berjalan secara efektif.

Berbagai persoalan yang muncul dalam tahap implementasi MBG, mulai dari aspek administratif hingga kesiapan pelaksanaan di lapangan, menunjukkan perlunya evaluasi yang berkelanjutan. Program dengan skala nasional membutuhkan mekanisme pengawasan yang kuat, transparansi penggunaan anggaran, serta sistem pertanggungjawaban yang jelas dan terbuka kepada publik.

Tanpa tata kelola yang baik, program yang dirancang dengan tujuan mulia sekalipun dapat menghadapi berbagai persoalan yang pada akhirnya mengurangi manfaat yang diharapkan.

Penutup

Perdebatan mengenai MBG sesungguhnya bukanlah pertentangan antara gizi dan pendidikan. Keduanya merupakan kebutuhan penting dalam pembangunan manusia. Yang perlu dikaji adalah bagaimana negara mampu menempatkan keduanya dalam prioritas yang tepat dan seimbang.

Pemenuhan gizi harus tetap menjadi perhatian pemerintah. Namun pada saat yang sama, investasi terhadap peningkatan kualitas pendidikan tidak boleh terabaikan. Sebab, amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa hanya dapat diwujudkan melalui pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari lahirnya generasi yang sehat secara fisik, tetapi juga generasi yang cerdas, berkarakter, berintegritas, dan mampu menjawab tantangan zaman. Di situlah sejatinya ukuran keberhasilan sebuah kebijakan publik harus ditempatkan.

Penulis, Zaenal Abidin Syuja’i adalah pemerhati sosial, pendidikan, dan keislaman.

Diterbitkan oleh KalbarPos.com (Ya' Syahdan).

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini