Langkah tersebut mendapat respons positif dari Indonesia Police Watch yang menilai penegakan hukum terhadap oknum anggota merupakan sinyal adanya keseriusan pembenahan di tubuh Polri. Namun, lembaga itu juga mengingatkan agar proses hukum tidak berhenti pada pelaku tingkat bawah.
Salah satu yang kini menjadi sorotan adalah penahanan Aipda Djeremi Girianto Loude terkait dugaan keterlibatan dalam praktik distribusi BBM ilegal. Selain itu, sejumlah anggota lain juga tengah diperiksa untuk mendalami kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk dugaan keterlibatan pihak eksternal.
Ketua IPW, Sugeng Teguh Santoso, menegaskan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus ini. Ia menyebut, publik berhak mengetahui sejauh mana pengusutan dilakukan, terutama jika ditemukan indikasi keterlibatan oknum di level yang lebih tinggi.
Perkembangan ini juga kembali menyoroti kasus yang pernah diungkap oleh Rudy Soik pada 2024. Saat itu, upaya pengungkapan praktik serupa tidak berjalan mulus dan justru menimbulkan kontroversi di internal institusi. Kini, temuan terbaru dinilai memperkuat dugaan yang pernah disampaikan sebelumnya.
Sementara itu, Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, mengingatkan agar momentum ini tidak disia-siakan. Ia menilai, pengungkapan kasus ini harus menjadi titik balik dalam memperbaiki sistem pengawasan internal serta menindak tegas praktik penyalahgunaan kewenangan.
Kasus BBM ilegal sendiri memiliki dampak signifikan bagi masyarakat NTT, terutama dalam hal distribusi energi yang kerap tidak merata. Oleh karena itu, penyelesaian kasus ini dinilai penting tidak hanya dari sisi penegakan hukum, tetapi juga untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Publik kini menaruh perhatian pada langkah lanjutan aparat penegak hukum. Konsistensi dan keberanian dalam mengusut tuntas kasus ini dinilai akan menjadi penentu apakah upaya reformasi di tubuh kepolisian benar-benar berjalan atau hanya sebatas wacana. (Tim/red).
Diterbitkan oleh KalbarPos.com( Ya' Syahdan).
