Dalam tanggapannya terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Landak, Bupati Karolin mengakui bahwa pengurangan anggaran sebesar Rp142 miliar memberi dampak signifikan terhadap perencanaan pembangunan, khususnya pada sektor infrastruktur.
“Kondisi ini memang membuat ruang fiskal kita semakin terbatas. Namun kami tetap berkomitmen untuk memastikan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya tetap berjalan,” kata Karolin.
Ia menjelaskan, pembangunan jalan dan jembatan masih menjadi perhatian penting, mengingat peran strategisnya dalam mendukung konektivitas antarwilayah dan program nasional seperti program makan bergizi bagi pelajar. “Kalau akses jalan rusak, distribusi makanan bergizi ke sekolah-sekolah tentu terkendala. Begitu juga dengan pengembangan koperasi Merah Putih di desa, akses yang buruk akan menghambat roda ekonomi masyarakat,” tambahnya.
Bupati Karolin juga menyampaikan bahwa pihaknya membuka peluang kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. “Kami siap berkoordinasi, yang terpenting masyarakat bisa merasakan manfaat pembangunan, tidak soal sumber dananya dari mana,” ujarnya.
Dengan berbagai keterbatasan, Pemkab Landak tetap optimistis menata prioritas pembangunan yang berpihak pada masyarakat. “Semua program akan disusun seefisien mungkin agar hasilnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tutup Bupati.
Penulis Ya' Syahdan.
