Emma menyampaikan, kebijakan ketenagakerjaan harus mampu memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi pekerja, sekaligus menghadirkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Kedua aspek tersebut tidak seharusnya dipertentangkan karena saling berkaitan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Pekerja membutuhkan perlindungan dan kepastian atas hak-haknya, sementara pengusaha juga membutuhkan regulasi yang jelas agar dapat menjalankan dan mengembangkan usahanya. Keduanya harus berjalan beriringan sehingga tercipta ekosistem ketenagakerjaan yang sehat,” ujar Emma dalam keterangannya, Sabtu (31/10/2026).
Ia menjelaskan, persoalan pengupahan menjadi salah satu aspek yang perlu dirumuskan secara cermat. Penetapan upah harus mempertimbangkan kesejahteraan pekerja, kondisi perekonomian, produktivitas, serta kemampuan perusahaan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterapkan secara berkelanjutan.
Menurut Emma, kebijakan pengupahan yang proporsional akan memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Pekerja memperoleh penghasilan yang layak, sedangkan perusahaan tetap memiliki ruang untuk meningkatkan produktivitas dan mempertahankan daya saing.
Selain pengupahan, sejumlah isu lain juga membutuhkan perhatian, di antaranya pengaturan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sistem alih daya atau outsourcing, ketentuan pesangon, hingga mekanisme Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Emma menilai, seluruh ketentuan tersebut perlu didukung regulasi yang tegas, transparan, dan mudah diimplementasikan. Kejelasan aturan menjadi penting untuk mencegah perbedaan interpretasi yang berpotensi memicu perselisihan hubungan industrial.
“Jangan sampai ketidakjelasan aturan justru menimbulkan ketidakpastian bagi pekerja maupun pengusaha. Kita membutuhkan regulasi yang memberikan perlindungan, tetapi juga realistis dalam pelaksanaannya. Dengan begitu, potensi sengketa dapat diminimalkan dan hubungan industrial tetap kondusif,” jelas Emma yang juga menjabat sebagai Ketua DPD PA GMNI Kalimantan Barat.
Lebih lanjut, Emma yang saat ini dipercaya sebagai Direktur Utama BUMD Aneka Usaha Menanjak Bahagia (AUMB) Kabupaten Kubu Raya, turut menyoroti pentingnya pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai strategi memperkuat perekonomian daerah.
Di bawah kepemimpinan Bupati Kubu Raya Sujiwo, peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal dinilai perlu terus didorong agar mampu menjawab kebutuhan industri dan perkembangan dunia usaha. Ketersediaan tenaga kerja yang terampil dan produktif diyakini dapat menjadi modal penting dalam menarik investasi sekaligus membuka peluang kerja baru.
Ia juga menekankan pentingnya membangun komunikasi yang konstruktif melalui dialog tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk menyamakan persepsi, mencari solusi atas berbagai persoalan ketenagakerjaan, serta merumuskan kebijakan yang mengakomodasi kepentingan seluruh pihak.
“Peningkatan kualitas SDM harus menjadi perhatian bersama. Kita ingin tenaga kerja lokal memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri. Dengan komunikasi dan dialog tripartit yang kuat, hubungan industrial yang harmonis dapat diwujudkan. Dunia usaha tumbuh, pekerja semakin sejahtera, dan ekonomi daerah semakin maju,” pungkasnya.
Emma berharap sinergi antara pemerintah, kalangan pengusaha, dan pekerja di Kalimantan Barat semakin diperkuat. Dengan regulasi yang berkeadilan, kepastian hukum, serta peningkatan kualitas tenaga kerja, iklim investasi di daerah diharapkan semakin kompetitif dan mampu menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat. (rilis).
Diterbitkan oleh KalbarPos com (Ya' Syahdan).
