(Ngabang), KalbarPos.com— Tahun pertama pemerintahan Bupati Landak Karolin Margret Natasa dan Wakil Bupati Erani dijalani dalam situasi fiskal yang menantang. Ketika ruang anggaran daerah menyempit dan tuntutan pembangunan terus menguat, Pemerintah Kabupaten Landak memilih memperkuat fondasi terlebih dahulu: memastikan layanan dasar tetap aman, sambil menjalankan pembangunan secara bertahap.
Dengan wilayah seluas sekitar 9.909 kilometer persegi dan jumlah penduduk lebih dari 400 ribu jiwa, kebutuhan pelayanan publik di Landak tidaklah kecil. Namun kapasitas fiskal yang terbatas membuat pemerintah daerah harus berhitung cermat dalam menentukan prioritas.
“Kami tidak ingin memaksakan program besar tetapi mengorbankan layanan dasar. Yang utama adalah kesehatan, perlindungan sosial, dan stabilitas pangan tetap terjaga,” ujar Karolin di Ngabang, Minggu (22/02/2026).
Memperpendek Jarak Layanan Kesehatan
Langkah konkret terlihat di sektor kesehatan. RSUD Landak kini memiliki layanan hemodialisa, fasilitas yang sebelumnya belum tersedia di kabupaten tersebut. Kehadiran unit ini menjadi kabar baik bagi pasien gagal ginjal kronis yang selama ini harus bolak-balik ke Pontianak untuk terapi rutin.
Selain menguras biaya, perjalanan jauh juga meningkatkan risiko medis. Kini, pasien dapat menjalani terapi lebih dekat dengan keluarga dan lingkungan tempat tinggal.
“Ini bukan sekadar penambahan layanan, tetapi upaya menghadirkan keadilan akses kesehatan,” kata Karolin.
Upaya penguatan juga dilakukan melalui operasional Rumah Pemulihan Gizi di Ngabang. Fasilitas ini difungsikan sebagai pusat penanganan intensif balita dengan gizi kurang dan gizi buruk, terutama yang tidak menunjukkan perkembangan signifikan melalui layanan puskesmas.
Pendekatan yang dilakukan bersifat menyeluruh, mulai dari intervensi nutrisi hingga edukasi keluarga, sebagai bagian dari strategi percepatan penurunan stunting.
Transformasi Layanan Primer
Pemerintah daerah juga mulai menata layanan kesehatan tingkat pertama. Puskesmas Ngabang menerapkan sistem informasi kesehatan (Infokes) guna mempercepat administrasi dan meningkatkan ketepatan pelaporan data.
Digitalisasi ini menjadi bagian dari reformasi pelayanan publik berbasis data. Dengan sistem yang lebih tertata, diharapkan waktu tunggu pasien dapat ditekan dan kualitas layanan meningkat.
“Pelayanan kesehatan harus cepat, tepat, dan tetap mengedepankan sisi kemanusiaan,” ujar Karolin.
Menghadapi Dampak Penonaktifan PBI JKN
Awal 2026 menghadirkan tantangan baru dengan penonaktifan massal peserta PBI JKN secara nasional. Di Landak, sebanyak 19.171 warga terdampak.
Kondisi ini berisiko membuat masyarakat rentan kehilangan akses layanan kesehatan. Pemerintah daerah bergerak cepat dengan memastikan layanan kegawatdaruratan tetap diberikan, serta menginstruksikan perangkat desa dan puskesmas mendampingi warga dalam proses verifikasi dan pengusulan kembali kepesertaan.
Selain itu, jalur reaktivasi bagi pasien dengan penyakit katastropik dibuka melalui mekanisme usulan berjenjang, agar pengobatan tidak terhenti selama proses pembaruan data.
“Kami ingin memastikan tidak ada warga yang terabaikan dalam masa transisi ini,” tegas Karolin.
Stabilkan Harga, Jaga Daya Beli
Di tengah tekanan ekonomi, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi instrumen penting menjaga stabilitas harga. Program ini rutin digelar di berbagai kecamatan dengan menyediakan bahan pokok seperti beras SPHP, gula, minyak goreng, telur, dan gas elpiji 3 kilogram dengan harga lebih rendah dari pasar.
Kegiatan ini melibatkan Badan Pangan Nasional, Perum Bulog, serta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Dampaknya terasa terutama menjelang hari besar keagamaan, saat harga kebutuhan pokok cenderung naik.
Komitmen pengendalian inflasi tersebut turut mengantarkan Kabupaten Landak meraih Juara II TPID Kabupaten/Kota Berprestasi kawasan Kalimantan.
Infrastruktur Tetap Berjalan
Meski fokus pada layanan dasar, pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Dinas PUPR mencatat peningkatan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jalan kabupaten terus dilakukan, terutama di wilayah sentra pertanian.
Namun pemerintah mengakui percepatan belum bisa maksimal akibat keterbatasan anggaran. Pendekatan yang diambil adalah menjaga jalan tetap fungsional sambil menunggu kapasitas fiskal yang lebih longgar.
“Kami membangun dengan ritme yang realistis. Bertahap, tetapi tetap bergerak,” ujar Karolin.
Fondasi untuk Tahap Berikutnya
Setahun pertama pemerintahan Karolin–Erani menjadi fase konsolidasi. Layanan kesehatan rujukan diperkuat, penanganan stunting ditingkatkan, digitalisasi dimulai, inflasi dijaga, dan infrastruktur tetap dirawat.
Memasuki tahun kedua, tantangan menjaga keseimbangan antara harapan pembangunan dan kemampuan keuangan daerah masih akan berlanjut. Namun fondasi yang telah diletakkan memberi arah yang jelas: pembangunan dijalankan secara terukur dengan prioritas pada kebutuhan paling mendasar masyarakat.
Di tengah keterbatasan, Pemerintah Kabupaten Landak memilih memastikan yang paling penting tetap berdiri kokoh — kesehatan masyarakat terjaga, pangan stabil, dan pelayanan publik terus membaik. (Rilis).
Diterbitkan oleh KalbarPos.com (Ya' Syahdan).
.jpg)
