Dalam sambutannya, Heri mengawali dengan ucapan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD atas perhatian dan masukan yang disampaikan melalui pandangan umum fraksi. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata di Kabupaten Landak.
Fokus Pendapatan: Maksimalkan Potensi dan Digitalisasi Sistem Pajak
Menanggapi dorongan dari Fraksi Gerindra mengenai optimalisasi pendapatan daerah, Pemkab Landak menegaskan komitmennya dalam memaksimalkan potensi pajak dan retribusi melalui berbagai strategi. Di antaranya adalah intensifikasi objek pajak, pemutakhiran data, serta digitalisasi sistem pemungutan pajak agar lebih efisien dan transparan.
Tak hanya itu, edukasi publik tentang pentingnya kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak juga terus digalakkan. Hal ini dinilai penting sebagai bentuk partisipasi langsung warga dalam pembangunan daerah.
Alokasi Belanja: Menjawab Isu Prioritas dan Kesejahteraan
Terkait usulan sejumlah fraksi seperti Fraksi Karya Nasional dan Solidaritas Kebangkitan Indonesia mengenai pentingnya belanja yang tepat sasaran, Heri menegaskan bahwa rancangan perubahan APBD tetap berpijak pada regulasi dan skala prioritas. Fokusnya adalah meningkatkan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, mengurangi angka kemiskinan, memperkuat ketahanan pangan, dan membangun infrastruktur dasar seperti jalan dan irigasi.
Di bidang pendidikan, pemerintah daerah mendorong pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran serta peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan di bidang artificial intelligence dan coding. Sementara di sektor kesehatan, Pemkab Landak berkomitmen melakukan transformasi layanan secara digital serta memperluas jangkauan pelayanan promotif dan preventif.
Infrastruktur Jalan dan Permasalahan Drainase
Fraksi Demokrat, Hanura, dan SKI menyoroti perbaikan infrastruktur, terutama perawatan jalan dan drainase di wilayah ramai aktivitas masyarakat. Menanggapi hal ini, Pemkab menyebut bahwa perawatan rutin bahu jalan telah dilaksanakan setiap hari oleh petugas kebersihan. Namun, karena ruas jalan tertentu merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemkab Landak telah berkoordinasi dengan Balai Jalan Nasional untuk menangani pelebaran dan saluran pembuang (drainase) yang sering tertutup akibat pembangunan ilegal di sekitar jalan.
Pemerintah juga mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas publik dan tidak membuang sampah sembarangan guna menjaga kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
Penanganan Pengangguran dan Dukungan UMKM
Beberapa fraksi menyampaikan pentingnya penanganan pengangguran melalui penyediaan lapangan kerja baru. Menjawab hal itu, Heri Adiwijaya menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah menjalankan berbagai pelatihan kewirausahaan dan keterampilan teknis kepada pemuda dan pelaku UMKM.
Dinas terkait seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, serta Dinas Pemuda dan Olahraga telah menggagas program pelatihan seperti produksi kerupuk, piring dari bahan lokal, dan literasi keuangan. Pembentukan 156 koperasi desa Merah Putih juga disebut sebagai langkah konkret dalam penguatan ekonomi lokal.
Selain itu, pelatihan juga ditujukan kepada siswa SMK dan pemuda usia produktif agar mereka siap menjadi wirausahawan saat tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Pemerintah juga tengah menyusun regulasi insentif bagi pelaku usaha pemula agar dapat berkembang dan menciptakan lapangan kerja baru.
Komitmen Pembangunan Wilayah Tertinggal
Menjawab pertanyaan mengenai strategi pengembangan wilayah pedalaman yang memiliki sumber daya alam namun minim akses dan SDM, Pemkab Landak menyatakan bahwa pendekatan pembangunan berbasis potensi lokal akan terus diperkuat. Program-program seperti pembinaan pemerintahan desa, pelatihan aparatur desa, dan pendampingan perencanaan pembangunan desa terus dilakukan secara berkala.
Pemerintah mendorong agar pemanfaatan Dana Desa diarahkan pada kegiatan yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan produk lokal dan integrasi SDA ke dalam rencana pembangunan desa.
Evaluasi dan Indikator Pembangunan
Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya indikator pencapaian pembangunan, terutama pada aspek peningkatan pendapatan masyarakat dan penurunan angka kemiskinan. Pemkab Landak menjelaskan bahwa indikator ini harus dilihat secara menyeluruh, termasuk dari sisi konsumsi masyarakat terhadap pangan dan kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, selain peningkatan pendapatan, edukasi konsumsi juga akan digencarkan.
Penutup: Sinergi Demi Landak yang Maju
Menutup penyampaiannya, Heri Adiwijaya menyampaikan bahwa seluruh saran, kritik, dan masukan dari DPRD menjadi acuan penting bagi Pemkab Landak untuk meningkatkan efektivitas program kerja. Ia juga menegaskan bahwa jawaban yang disampaikan mungkin belum sepenuhnya memuaskan, namun menjadi langkah awal dalam pembahasan lebih lanjut agar perubahan APBD 2025 dapat ditetapkan secara tepat waktu dan tepat sasaran.
“Semua masukan dari fraksi akan kami pelajari dan tindak lanjuti melalui satuan kerja masing-masing. Harapan kita bersama, perubahan APBD ini dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa kemajuan bagi Kabupaten Landak,” harapnya.
Penulis Ya' Syahdan.
