(Ngabang ), KalbarPos.com– Pemerintah Kabupaten Landak menegaskan pentingnya penajaman skala prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 di tengah tekanan efisiensi anggaran dan berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Bupati Landak, Karolin Margret Natasa, menyatakan bahwa forum Musrenbang yang digelar di Ngabang, Senin (6/4/2026), menjadi ruang strategis untuk menentukan program yang paling mendesak dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Ia menuturkan, seluruh usulan pembangunan memiliki nilai penting, namun kondisi fiskal saat ini mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan prioritas.
“Dalam situasi efisiensi anggaran yang cukup besar, kita harus mampu memilih program yang benar-benar paling dibutuhkan masyarakat,” ujarnya.
Karolin juga menyampaikan bahwa tidak semua aspirasi dapat diakomodasi dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, Musrenbang menjadi mekanisme resmi untuk menyaring dan menetapkan program prioritas secara terukur.
Di sisi lain, ia turut menyoroti dinamika di masyarakat terkait penertiban kawasan hutan. Pemerintah daerah, kata dia, telah menyampaikan persoalan tersebut kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk perhatian terhadap kondisi warga.
Pemkab Landak berencana mengusulkan pelepasan kawasan hutan bagi kampung-kampung yang telah lama berdiri guna memberikan kepastian hukum atas lahan yang ditempati masyarakat.
Namun, Karolin menegaskan bahwa penertiban lahan merupakan bagian dari penegakan hukum yang bukan menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Meski demikian, ia berharap kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menekankan agar Musrenbang tidak berhenti pada penyusunan daftar usulan, melainkan mampu melahirkan kebijakan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran yang dialami pemerintah daerah harus direspons dengan perencanaan yang matang dan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
“Anggaran yang tersedia harus dimanfaatkan secara optimal untuk program yang benar-benar prioritas,” kata Krisantus.
Musrenbang RKPD 2027 diharapkan menjadi pijakan dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Landak yang lebih efektif, dengan fokus pada kebutuhan utama masyarakat di tengah keterbatasan fiskal.
Diterbitkan oleh KalbarPos.com (byline Ya' Syahdan).
