Keputusan ini diumumkan usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Mali, Abdoulaye Diop, dan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dalam kunjungan resmi di Bamako.
Dalam pernyataan resminya, pemerintah Mali menyebut langkah tersebut diambil setelah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap situasi politik dan keamanan di kawasan Sahara Barat. Hasil kajian itu mendorong Mali untuk meninjau ulang posisi lamanya yang telah mengakui SADR sejak 1980.
Tidak hanya mencabut pengakuan, Mali juga menyatakan dukungan terhadap rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko sebagai solusi penyelesaian konflik. Pemerintah Mali menilai pendekatan tersebut sebagai opsi paling realistis untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.
Perubahan sikap ini dinilai sebagai bagian dari tren internasional yang semakin condong mendukung posisi Maroko dalam sengketa wilayah tersebut. Sejumlah negara diketahui telah mengambil langkah serupa dalam beberapa tahun terakhir.
Dukungan terhadap keputusan Mali juga disampaikan oleh Presiden Indonesia-Saharan Moroccan Brotherhood (Persisma), Wilson Lalengke. Ia menilai kebijakan tersebut sebagai langkah diplomatik yang berani dan berpotensi memperkuat stabilitas kawasan Afrika.
Selain itu, Mali turut menyatakan dukungannya terhadap upaya penyelesaian konflik melalui mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk resolusi Dewan Keamanan yang mendorong dialog politik antara pihak-pihak terkait.
Pemerintah Mali menegaskan bahwa keputusan ini akan segera disampaikan kepada berbagai organisasi internasional dan mitra diplomatiknya. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat tercapainya solusi damai atas konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun di Sahara Barat. (Tim/red).
Diterbitkan oleh KalbarPos.com (byline Ya' Syahdan).
