Doktor Baru Ilmu Politik, Fachrul Razi Ingatkan Perdamaian Aceh Masih Rentan

Sebarkan:

Foto, Fachrul Razi, resmi menyandang gelar doktor ilmu politik usai mempertahankan disertasi di Universitas Nasional, Selasa (24/02/2026),( foto istimewa).
(Jakarta ), KalbarPos.com– Mantan anggota DPD RI asal Aceh, Fachrul Razi, resmi menyandang gelar doktor ilmu politik usai mempertahankan disertasi di Universitas Nasional, Selasa (24/02/2026). Ia dinyatakan lulus dengan predikat Sangat Memuaskan setelah melalui sidang terbuka promosi doktor di kampus tersebut.

Dalam disertasinya berjudul “Integrasi Politik di Aceh Pasca MoU Helsinki: Studi Pelembagaan Politik Wali Nanggroe (2013–2024)”, ia mengkaji secara kritis perjalanan politik Aceh sejak penandatanganan MoU Helsinki tahun 2005 antara Pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Menurut Fachrul, perjanjian damai tersebut memang berhasil menghentikan konflik bersenjata yang berlangsung lama. Namun, ia menilai stabilitas yang tercipta masih bersifat rapuh karena belum diiringi rekonsiliasi menyeluruh hingga ke tingkat akar rumput.

Integrasi Politik Belum Menyentuh Basis

Dalam paparannya, Fachrul menyoroti bahwa proses integrasi politik lebih banyak menguntungkan elit mantan kombatan melalui pembentukan partai lokal dan penguatan lembaga Wali Nanggroe. Para elit dinilai berhasil beradaptasi dan memperoleh posisi strategis dalam struktur pemerintahan.

Sebaliknya, mantan kombatan di tingkat bawah disebut belum sepenuhnya mendapatkan ruang integrasi sosial dan ekonomi yang memadai. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan rasa keterasingan dan kekecewaan.

Ia mengingatkan bahwa situasi tersebut dapat menjadi faktor laten munculnya kembali ketegangan jika tidak segera ditangani melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Perlu Reorientasi Kebijakan Damai

Fachrul menekankan pentingnya pendekatan baru dalam menjaga keberlanjutan perdamaian Aceh. Ia menilai implementasi sejumlah butir kesepakatan damai masih memerlukan penguatan, terutama dalam aspek pemberdayaan masyarakat dan pemerataan pembangunan.

Salah satu rekomendasi utamanya adalah optimalisasi peran lembaga Wali Nanggroe agar tidak hanya menjadi simbol adat dan kultural, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen integrasi politik yang menyatukan berbagai kelompok di Aceh.

“Perdamaian harus dirawat melalui keadilan sosial dan partisipasi politik yang merata,” ujarnya dalam sidang akademik tersebut.

Catatan Akademik Bernuansa Strategis

Keberhasilan meraih gelar doktor ini dinilai menjadi tonggak penting dalam perjalanan intelektual dan politik Fachrul Razi. Dengan latar belakang sebagai tokoh politik Aceh, kajian yang ia susun memiliki relevansi praktis terhadap dinamika hubungan Aceh dan pemerintah pusat.

Penelitian tersebut menegaskan bahwa menjaga perdamaian bukan sekadar mempertahankan kesepakatan formal, tetapi memastikan seluruh elemen masyarakat merasakan manfaatnya. Tanpa langkah konkret yang menyentuh akar persoalan, potensi konflik dinilai tetap menjadi tantangan nyata.

Melalui disertasinya, Fachrul mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat integrasi politik secara menyeluruh demi menciptakan stabilitas jangka panjang di Aceh. (Tim/red).

Diterbitkan oleh KalbarPos.com (Ya' Syahdan).

Sebarkan:
Komentar

Berita Terkini