(Ngabang), KalbarPos.com– Bupati Landak Karolin Margret Natasa menegaskan keberadaan RSUD Landak merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat, bukan sebagai institusi yang berorientasi pada keuntungan.
Hal itu disampaikan Karolin saat membuka Forum Komunikasi Publik (FKP) RSUD Landak Tahun Anggaran 2026 di Aula RSUD Landak, Kamis (20/8/2026).
Karolin mengatakan, rumah sakit daerah membutuhkan dukungan anggaran yang besar karena tingginya biaya operasional pelayanan medis. Kondisi tersebut semakin menantang dengan adanya pengurangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Meski menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkab Landak tetap berkomitmen mendukung operasional RSUD melalui subsidi APBD.
"Pelayanan rumah sakit ini merupakan public service obligation dari pemerintah daerah. Kalau dihitung-hitung, RSUD ini enggak pernah untung, tekor terus. Jadi kita enggak cari untung di rumah sakit ini, tetapi ini merupakan kewajiban pemerintah daerah," ujar Karolin.
Menurutnya, keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan kreativitas dan optimalisasi sumber daya manusia. Ia meminta jajaran RSUD tidak hanya bergantung pada tambahan anggaran untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
"Dari sisi anggaran mungkin kita enggak punya uang, tetapi saya punya manusia di sini yang punya otak dan punya otot. Bisa mikir dan bisa kerja," katanya.
Karolin juga menyoroti perlunya pembenahan fasilitas fisik RSUD Landak yang sebagian sudah berusia cukup tua. Selain itu, ia meminta koordinasi antara manajemen rumah sakit dan Dinas Kesehatan diperkuat agar penyelenggaraan pelayanan berjalan sesuai struktur organisasi dan jalur komando.
"Jangan bawa ego masing-masing instansi. Lihat SOTK, lihat struktur organisasi, lihat jalur komando. Jangan offside," tegasnya.
Di sisi pelayanan, sejumlah pengembangan telah dilakukan RSUD Landak. Di antaranya operasional unit cuci darah yang kini melayani pasien secara rutin, rencana penambahan ruang cath lab jantung, pengembangan layanan kemoterapi, serta pengiriman dokter spesialis dan subspesialis untuk melanjutkan pendidikan.
Sementara itu, Direktur RSUD Landak dr. Albertus Geovani mengatakan FKP digelar sebagai ruang terbuka bagi masyarakat dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan aspirasi, kritik, maupun saran terkait pelayanan rumah sakit.
"Kami berkomitmen untuk menjadikan setiap masukan masyarakat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan," kata Albertus.
Ia menegaskan, masukan yang dihimpun dalam forum tersebut akan dianalisis untuk menjadi dasar penyusunan rencana peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.
Forum tersebut turut dihadiri jajaran Komisi IV DPRD Kabupaten Landak, Inspektorat, kepala OPD di lingkungan Pemkab Landak, perwakilan BPJS Kesehatan, tokoh masyarakat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, dan insan pers. (*).
Diterbitkan oleh KalbarPos.com (Ya' Syahdan).
