Pernyataan itu disampaikan dalam deklarasi bersama yang ditandatangani di Rabat, usai pertemuan antara Menteri Luar Negeri Maroko Nasser Bourita dan Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Ceko Petr Macinka.
Dalam dokumen tersebut, Ceko menegaskan bahwa proposal otonomi yang diajukan Maroko pada 2007 merupakan dasar paling realistis dan kredibel untuk mencapai penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima semua pihak.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah Ceko berencana mengirimkan Duta Besarnya ke wilayah Sahara untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi dan memperluas keterlibatan pelaku usaha negaranya di kawasan tersebut.
Selain itu, Kedutaan Besar Ceko di Rabat akan memperluas layanan konsuler hingga mencakup wilayah Sahara, menyamakannya dengan wilayah lain di Maroko. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah konkret yang mencerminkan posisi diplomatik Praha terhadap status wilayah tersebut.
Kedua negara juga menyambut Resolusi 2797 (2025) yang diadopsi oleh Dewan Keamanan PBB serta menyatakan dukungan terhadap proses politik yang difasilitasi Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Sementara itu, Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA) Wilson Lalengke mengapresiasi langkah Republik Ceko. Ia menilai dukungan tersebut menunjukkan semakin luasnya pengakuan internasional terhadap inisiatif Maroko.
Menurutnya, pendekatan otonomi menjadi solusi yang dapat mendorong stabilitas, perdamaian, dan pembangunan ekonomi di kawasan Sahara.
Dukungan dari Republik Ceko menambah daftar negara yang berpihak pada proposal Maroko, sekaligus memperkuat momentum diplomasi untuk mengakhiri konflik dan mewujudkan stabilitas regional di Afrika Utara. (Tim/red).
Diterbitkan oleh KalbarPos.com (byline, Ya' Syahdan).
