(Jambi), KalbarPos.com – Wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah kembali menjadi perhatian publik. Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW IWO) Provinsi Jambi mengangkat isu tersebut dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar di Rumah Kebangsaan Siginjai, Jumat (13/2/2026).
Diskusi menghadirkan narasumber dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), serta kalangan akademisi.
Pengurus IWO Provinsi Jambi, Muhammad Sidik, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa perdebatan mengenai pilkada langsung maupun tidak langsung merupakan dinamika demokrasi yang wajar. Menurutnya, ruang diskusi diperlukan agar masyarakat mendapatkan perspektif yang utuh.
Ketua IWO Provinsi Jambi, Erwin Majam, menambahkan bahwa media memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menegaskan FGD tersebut menjadi bagian dari tanggung jawab moral insan pers untuk menghadirkan dialog yang berimbang.
“Perbedaan pendapat bukan untuk dipertentangkan, tetapi dirumuskan menjadi gagasan terbaik demi kepentingan rakyat,” ujarnya.
Dalam pemaparannya, Ketua DPW PKS Provinsi Jambi, Mustaharudin, menyoroti sejumlah konsekuensi dari pilkada langsung, termasuk persoalan anggaran yang disebut mencapai Rp41 triliun secara nasional. Ia juga menyinggung potensi polarisasi sosial serta tantangan netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Namun demikian, Mustaharudin menegaskan bahwa sikap resmi partai belum ditetapkan.
“Secara kelembagaan, PKS belum menentukan pilihan. Yang jelas, efisiensi dan kemanfaatan anggaran untuk masyarakat menjadi perhatian utama,” katanya.
Sebaliknya, perwakilan PDI-P, Djokas Siburian, menegaskan komitmen partainya untuk mempertahankan pilkada langsung. Menurutnya, sistem tersebut adalah bentuk nyata kedaulatan rakyat yang telah melalui proses panjang dalam sejarah demokrasi Indonesia.
Ia juga mengingatkan bahwa stabilitas politik menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi. Perubahan arah demokrasi, kata dia, dapat memengaruhi persepsi investor terhadap Indonesia.
“Demokrasi yang konsisten akan menciptakan kepastian. Itu yang dilihat investor,” tegas anggota DPRD Kota Jambi tersebut.
Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (PUSAKADEMIA), Dr Muhammad Farisi LLM, menilai anggaran pilkada tidak semata-mata dianggap sebagai beban. Ia menyebut dana tersebut berputar kembali ke masyarakat melalui sektor ekonomi lokal seperti percetakan, transportasi, konsumsi, hingga jasa survei.
Menurutnya, jika ada anggapan biaya pilkada terlalu besar, maka perlu dilakukan kajian berbasis data, bukan sekadar asumsi.
Diskusi berlangsung dinamis dengan berbagai pertanyaan dari peserta. FGD yang digelar sejak pukul 15.00 WIB itu ditutup dengan sesi foto bersama dan menjadi momentum refleksi bersama atas arah demokrasi lokal di Provinsi Jambi. (Rilis).
Diterbitkan oleh KalbarPos.com (Ya' Syahdan).
